Kepastian itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat ditanya perkembangan penyidikan dugaan suap DJKA yang menjerat Surya.
Ghufron mengaku Tim Jaksa KPK (JPU) sudah dua kali menyampaikan laporan kepada pimpinan KPK dan pejabat struktural KPK terkait keterlibatan Surya dalam kasus DJKA.
Jadi pimpinan mendapat dua laporan (dari JPU), kata Ghufron kepada wartawan, Senin malam (13/11) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Namun, kata dia, nama Surya juga terlibat dalam beberapa kasus lain yang saat ini masih dalam penyelidikan. Namun Ghufron tak merinci kasus apa itu.
“Karena nama ini (Suryo) masih disebutkan dalam beberapa kasus lainnya, maka prosesnya masih kami dalami. Jadi memang benar jaksa menengahi jalannya proses tersebut,” pungkas Ghufron.
Juru Bicara Divisi Pemberantasan Korupsi dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri sebelumnya mengatakan, nama Surya terungkap dalam dakwaan terhadap Bernard Hasibuan sebagai Pejabat Pembuat Obligasi (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1. ) untuk Wilayah Jawa Tengah dan terdakwa Putu Sumarjaya selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Tengah serta Kantor Pengguna Anggaran (KPA).
Nama Surya bahkan terungkap di pengadilan menerima uang tidur sebesar Rp 9,5 miliar.
“Memang di dakwaan disebutkan dan teman-teman sudah tahu. Kasusnya masih berjalan,” kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/8).
Dia memastikan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan perkembangan penuntutan terhadap anggota struktural Komisi Pemberantasan Korupsi, di hadapan pimpinan, Deputi Bidang Penindakan dan Pelaksana, Direktur Penyidikan. , direktur penyidikan, serta di hadapan tim penyidik dan penyidik.
Nanti akan dijelaskan faktanya apakah ada keterlibatan pihak lain. Analisa tim kejaksaan akan diungkap seluruh struktur, seluruh tim penyidik, penyidik, dan jaksa sendiri, untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan pihak lain. pihak, termasuk di atas,” pungkas Ali.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, penetapan tersangka oleh Surya tinggal selangkah lagi. Jaksa KPK menggelar eksposisi atau nama perkara di hadapan struktur KPK. Dari pengungkapan tersebut, disarankan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan terhadap tersangka Surya.
Namun masih terdapat kendala dalam kelanjutan pemaparan, karena salah satu pimpinan sedang sakit. Bahkan, kelanjutan eksposisi sempat ditunda sebanyak empat kali.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebelumnya mengatakan pihaknya tidak akan mengabaikan fakta hukum yang terungkap di pengadilan maupun dalam proses penyidikan.
Johanis bahkan mengaku tak keberatan jika ada tersangka tindak pidana korupsi mendapat dukungan.
Lembar tagihan
Nama Surya muncul dalam dakwaan terdakwa Bernard Hasibuan dan terdakwa Putu Sumarjaya yang dibacakan Tim Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor (Tipikor) di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (14/9).
Dalam dakwaan, Suryo menerima uang sebesar Rp9,5 miliar sebagai sleeper fee terkait paket pembangunan kereta api jalur ganda antara Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM 96+400 hingga KM 104+900 (JGSS-06) dengan anggaran Rp164,5 miliar. .
Sebelum namanya muncul dalam dakwaan, Suryo juga sempat diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi di Pusdiklat KPK Gedung C1, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (7/11).
Keputusan Dewas KPK
Nama Surya juga muncul dalam hasil penyidikan dugaan kebocoran dokumen penyidikan KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan Dewas KPK pada Senin (19 Juni).
Menurut Ketua Komite Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean, Suryo merupakan pihak yang menyerahkan dokumen berupa tiga lembar kertas yang bertuliskan nama beberapa pihak di Kementerian ESDM dan perusahaan yang memiliki izin ekspor. . untuk hasil pertambangan dari pengolahan mineral dan batubara. Dokumen ini disebut sebagai bukti suap dalam pengurusan izin.
Suryo menyerahkan tiga lembar kertas tersebut kepada Kepala Biro Hukum yang juga Plt Dirjen Mineral dan Batubara serta Energi dan Sumber Daya Mineral, Idris Sihite, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.
Awalnya, saat diperiksa penyidik yang menggerebek kantornya, Idris Sihite, mengaku mendapat dokumen tersebut dari mantan Wakil Komisioner Penindakan dan Penindakan KPK Irjen Karyota yang kini menjabat Kepala Divisi Regional Metro Jaya. . POLISI.
Usai diperiksa, Idris Sihite mengubah keterangannya dan mengaku mendapatkannya dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang didapat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.
Namun saat ditanya Dewas KPK, Idris Sihite mengaku sengaja mencabut nama Menteri ESDM dan Ketua KPK agar penyidik yang melakukan operasi penangkapan tidak terus mencari. mereka.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Suryo merupakan komisaris PT Surya Karya Setiabudi (SKS) yang terlibat kasus penambangan pasir ilegal di Sungai Bebeng, Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2016. Hubungan Karyot dan Surya telah terjalin selama beberapa tahun. Karyoto sudah lama bertugas di Gedung Merah Putih sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Karyoto tak segan-segan menegur keras aparat di kawasan Sungai Serayu-Opak yang berani menegur PT SKS dan meminta perusahaan tersebut menghentikan aktivitas penambangan.
Fakta lain juga mengungkap Suryo ada kaitannya dengan kasus suap IMB yang menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Temukan berita terkini tepercaya dari kantor berita politik RMOL di berita Google.
Mohon mengikuti klik pada bintang.
Quoted From Many Source