Kementerian atau lembaga tidak boleh membiarkan asetnya terbengkalai

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam acara Mutual Bandha Award pada Rabu (22/11).

Sri Mulyani mengingatkan, pendapatan negara tidak hanya bersumber dari pajak, bea dan cukai, atau utang. Namun juga bersumber dari PNBP yang bersumber dari penatausahaan barang milik negara dan lelang.





“Ini juga sebagai salah satu cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keuangan pemerintah tidak hanya sekedar pajak, bea, utang, tetapi juga ada aspek belanja dan aset pemerintah yang bermanfaat bagi perekonomian,” kata Sri Mulyani.

Tujuannya, pada tahun 2024 seluruh barang milik negara (BMN) sudah bersertifikat penuh, sehingga pengawasan pengelolaan barang milik negara bisa lebih mudah.

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan saat ini juga telah mengembangkan sistem informasi pengelolaan aset negara untuk terus memantau kinerja aset yang dimiliki, termasuk efisiensi pemeliharaannya.

Menteri Keuangan RI menegaskan, para pengguna aset di setiap kementerian atau lembaga tidak boleh membiarkan asetnya menganggur.

“Kami juga sedang melakukan pilot test untuk mengukur kinerja aset. Aset tidak tidur, tapi aset harus bekerja keras dan memberikan manfaat yang maksimal, makanya akan terus kami lakukan, termasuk uji coba pengukuran kinerja aset-aset tersebut, termasuk asuransi BMN,” ujarnya. ditambahkan. tambah Sri.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sertifikasi kekayaan negara kini sudah mencapai 94 persen, artinya masih tersisa 6 persen untuk memenuhi target tahun 2024.